Bacaberita.co.id, Pekanbaru - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Gubernur Riau Abdul Wahid dijadwalkan mengunjungi sejumlah kementerian di Jakarta selama tiga hari ke depan.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjemput langsung dukungan dana dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar usai Panen Raya Padi di Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Senin (5/5/2025).

• Baca juga: Berkas Kasus Penyelundupan Sisik Trenggiling 31 Kg Dilimpahkan ke Kejari Tembilahan

"Wali Kota Agung sebelumnya juga telah melakukan kunjungan ke Sumatera Barat guna menindaklanjuti beberapa program pusat yang dapat dibawa ke Pekanbaru. Salah satu hasil pertemuannya adalah dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo adalah membahas kelanjutan pembangunan Jalan 70 di kawasan Perkantoran Wali Kota di Tenayan Raya," ungkapnya.

Jalan tersebut akan dijadikan akses masuk (access entry) tol. Pembangunan direncanakan mulai dibangun tahun ini.

Selain itu, wali kota juga memperjuangkan percepatan pemanfaatan Jembatan Siak V. Saat ini, pemerintah pusat telah meminta revisi terhadap desain jembatan tersebut.

• Baca juga: Kakanwil Kemenag Riau Lepas Kloter BTH–04, Pesankan Jemaah Jaga Energi dan Niat

Desain awal terlalu mahal dari sisi konstruksi. Sekarang, pusat mengarahkan agar desain jembatan dibuat lebih sederhana, namun tetap fungsional agar bisa segera dibangun.

"Tujuannya agar jembatan bisa segera difungsikan untuk menyeberang, meskipun tidak berfokus pada estetika wisata terlebih dahulu,” jelas Markarius.

Saat berkonsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), efisiensi anggaran harus diterapkan. Agar, proyek pembangunan tetap bisa dilaksanakan meskipun dalam keterbatasan fiskal.

• Baca juga: Pemko Pekanbaru Jamin Pendidikan Bagi Anak - Anak Kurang Mampu

“Sekarang semuanya sedang dalam masa efisiensi. Tapi, kami optimis bahwa dengan desain yang lebih realistis dan biaya yang rasional, pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan,” ujar Markarius. (*)