Pemkab Kepulauan Meranti dan BPJS Ketenagakerjaan Bahas Upaya Perlindungan Pekerja Rentan
Dok. Istimewa
Selatpanjang - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Optimalisasi Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Sesuai Inpres No. 2 Tahun 2021.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam memastikan perlindungan sosial yang efektif bagi para pekerja, khususnya pekerja rentan di wilayah tersebut.
Bambang menekankan pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan yang masih menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti.
"FGD ini adalah langkah strategis untuk memastikan alokasi anggaran tahun 2024 digunakan secara efektif dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini," ujarnya Rabu (28/8/2024).
Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Dumai, Iwan Kurniawan, menyampaikan apresiasinya terhadap Pemkab Kepulauan Meranti yang terus berupaya mendukung program perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan semua pihak agar program ini dapat segera dirasakan oleh seluruh tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Iwan.
BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengelola lima program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program-program ini mencakup pekerja dari berbagai sektor, termasuk Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Melalui kegiatan FGD ini, Pemkab Kepulauan Meranti menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja rentan dan mendorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh sektor.
Diharapkan hasil diskusi ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih efektif untuk tahun mendatang, demi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh bagi masyarakat khususnya para pekerja di Kepulauan Meranti.
